JRMEDIA.ID — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) kembali menggelar Collaborative Digital Transformation Talks (CDT Talks) edisi ketiga dengan tema “Dari Data ke Dampak: Merumuskan Kebijakan Pendidikan yang Berdaya Guna”. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi antara pendidik, pemangku kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk partisipasi semesta dalam mendukung transformasi digital pendidikan.
Kegiatan dilaksanakan secara luring di Ruang Inovasi, Gedung Pusdatin Kemendikdasmen, Jakarta, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Rumah Pendidikan pada Rabu (25/6/2025) dengan mengahadirkan para ahli dari berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah.
Kepala Pusdatin, Yudhistira Nugraha, dalam paparannya menyampaikan pentingnya membangun ekosistem data pendidikan melalui pendekatan Sensing, Understanding, dan Acting. Ia menambahkan bahwa data harus lebih dari sekadar dikumpulkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti secara konkret untuk mendorong kebijakan pendidikan yang berbasis bukti.
“Transformasi pendidikan tidak bisa terjadi tanpa tata kelola data yang kuat, literasi data di semua level, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap keputusan berdampak nyata bagi peserta didik,” ujar Yudhistira.
Selanjutnya, Yudhistira mengatakan, sejak 2011, penguatan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai fondasi data pendidikan menjadi tonggak utama dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Pembangunan ekosistem pendidikan nasional yang tangguh tidak dapat dipisahkan dari keberadaan data yang valid, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Membangun ekosistem pendidikan bukan hanya soal digitalisasi, tapi komitmen negara dalam memastikan hak belajar setiap warga negara terpenuhi melalui data yang akurat dan saling terkoneksi,” jelas Yudhistira.
Dengan pendekatan berbasis tiga dimensi: evaluasi pendidikan, substansi data, dan kewenangan, Kemendikdasmen telah mengembangkan ekosistem data yang mendukung layanan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga deteksi Anak Tidak Sekolah (ATS) secara by name, by desa, melalui integrasi lintas sistem dan institusi.
Menyambung hal tersebut, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfirra, menegaskan keselarasan tata kelola data lintas sektor melalui inisiatif Satu Data Indonesia. Dini menyoroti tantangan dan langkah strategis yang tengah dilakukan untuk menyusun kode referensi nasional dan menyatukan berbagai sumber data guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Data hanya akan berdampak nyata jika standar, kode referensi, dan siapa yang berwenang memproduksinya jelas. Tanpa itu, kita berisiko salah sasaran dalam intervensi kebijakan,” kata Dini.
Dini menambahkan, inisiatif ini juga mencakup pengembangan portal integratif yang memungkinkan pembaruan data penerima bantuan sosial secara real time, dengan harapan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program-program pembangunan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menyampaikan penguatan tata kelola data pendidikan sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menambahkan, DKI Jakarta memiliki karakteristik kelembagaan pendidikan yang terpusat dan terintegrasi sehingga memungkinkan pemanfaatan data seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, hingga dashboard Jack Edu secara maksimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
“Pengambilan keputusan di dunia pendidikan harus berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Di Jakarta, kami memanfaatkan berbagai sumber data seperti Dapodik, Rapor Pendidikan, hingga dashboard internal untuk memastikan setiap kebijakan, mulai dari pelatihan guru, penempatan pegawai, hingga bantuan sosial, benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Data bukan hanya alat administratif, tapi fondasi transformasi pendidikan,” jelas Nahdhiana.
Berbagai program strategis seperti pelatihan guru, penempatan tenaga pendidik, hingga program bantuan sosial pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) telah dikembangkan melalui pendekatan berbasis data. Dengan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemanfaatan sistem informasi real time. Dinas Pendidikan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memastikan intervensi yang berdampak langsung pada peningkatan literasi dan kesejahteraan peserta didik.
Di sisi lain, Customer Solution Consultant Data Analytics, Google Indonesia, Choirul Amri mengatakan bahwa pemanfaatan Data Science dan Artificial Intellegent secara praktikal dalam dunia pendidikan, mulai dari otomatisasi tugas rutin guru, analisis data murid, hingga pembelajaran adaptif berbasis kebutuhan siswa sangat penting.
“Bahkan warung kecil di desa pun sudah menerapkan prinsip personalisasi berbasis data. Maka di era digital, guru dan pemangku kebijakan pun harus memanfaatkan teknologi secara cerdas untuk mengambil keputusan yang berdampak,” ujar Choirul sambil mengingatkan bahwa literasi data dan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci sukses dalam menerapkan inovasi digital di dunia pendidikan.
Dari sisi kebijakan publik, Nariswari Nurjaman dari Academy Lead Think Policy menekankan pentingnya penggunaan data dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang etis, praktis, dan ekonomis. Nariswari menyampaikan bahwa keberhasilan program seperti Rapor Pendidikan menunjukkan dampak nyata ketika data digunakan secara strategis, mulai dari redistribusi guru hingga peningkatan literasi dan numerasi.
“Kebijakan yang responsif dan berdampak tidak cukup hanya berbasis niat baik, ia harus berbasis data yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Data bukan sekadar angka, tapi alat untuk mendorong keadilan, efisiensi, dan keputusan yang lebih kontekstual,” ujar Nariswari menegaskan. “Think Policy mendorong penguatan peran masyarakat, proses kolaboratif, dan solusi terintegrasi melalui akademi dan forum lintas sektor sebagai katalis reformasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”
CDT Talks menegaskan bahwa keberhasilan transformasi sistem pendidikan bergantung pada kemauan bersama untuk menjadikan data sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Melalui sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, dan budaya literasi data yang kuat, data tidak hanya dikumpulkan, tetapi diolah dan dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi kualitas pendidikan Indonesia.
Dengan menghadirkan lebih dari 100 peserta luring dari kalangan guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan Dinas Pendidikan Jabodetabek, serta ratusan peserta daring, CDT Talks menjadi ruang dialog terbuka untuk memperkuat pemanfaatan data dalam sistem pendidikan Indonesia.
Forum ini tidak hanya menjadi diskusi, tetapi juga langkah nyata mewujudkan pendidikan yang responsif terhadap perubahan zaman. CDT Talks akan terus hadir sebagai medium pertukaran ide, praktik baik, dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kebijakan berbasis bukti.
(end)
Komentar