BNPP RI Tindak Lanjut Identifikasi Kawasan Pertumbuhan Ekonomi di PKSN Entikong

JRMEDIA.ID — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan menggelar forum Fasilitasi Tindak Lanjut Identifikasi Kawasan Pertumbuhan Ekonomi pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait.

Forum ini bertujuan untuk mengonfirmasi hasil identifikasi kawasan pertumbuhan ekonomi di PKSN Entikong, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan kawasan perbatasan.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan/Deputi II BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pengembangan PKSN Entikong sangat strategis karena menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi perbatasan dalam RPJMN 2025–2029.

“Entikong ditetapkan sebagai kawasan afirmasi dengan mandat mendukung pusat perdagangan, jasa, pertanian, hingga industri pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan. Namun, hingga kini, kita masih menghadapi tantangan serius, terutama keterbatasan infrastruktur dan belum terlihatnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” kata Irjen Pol. Maith.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen Deputi II BNPP RI menekankan perlunya intervensi nyata dari kementerian/lembaga teknis.

“Pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat. Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan berbagai pihak, Entikong dapat benar-benar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi perbatasan Indonesia,” jelas Irjen Pol. Maith.

Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Drs. Ismawan Harijono, menjelaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Entikong sangat ditentukan oleh kualitas infrastruktur, pendidikan, insentif investasi, serta interaksi positif antara sektor publik dan swasta.

“Entikong memiliki potensi besar di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Jika dikelola dengan baik, sektor-sektor ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat fungsi Entikong sebagai pusat pelayanan utama kawasan perbatasan,” ujar Drs. Ismawan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber juga memberikan pandangan strategis. Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Bappenas, Mohammad Roudo, menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Induk PBWN-KP dan Renstra masing-masing kementerian/lembaga.

“Target kita di tahun 2025 adalah meningkatkan persentase desa maju dan mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan hingga 45,56%. Untuk itu, intervensi di Entikong harus berbasis data dan sejalan dengan arahan RPJMN maupun tata ruang,” jelas Roudo.

Senada, Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT, Dr. Dwi Rudi Hartoyo, mengungkapkan masih rendahnya capaian dimensi ekonomi di wilayah perdesaan perbatasan.

“Di Kalimantan Barat, rata-rata ketercapaian aspek ekonomi desa baru 68,86%, bahkan di Sanggau hanya 62,14%. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan produksi desa dan fasilitasi pendukung ekonomi agar pertumbuhan benar-benar terasa,” papar Dr. Dwi Rudi.

Dari perspektif tata kelola desa, Tiyar Cahya Kusuma dari Kemendagri menambahkan bahwa desa adalah pintu masuk penting pembangunan perbatasan.

“Tantangan kita adalah diversifikasi ekonomi desa yang rendah, akses pasar yang terbatas, dan infrastruktur ekonomi yang belum merata. Solusinya ada pada penguatan BUMDes, pengembangan produk unggulan lintas batas, serta kolaborasi desa dengan swasta,” terang Tiyar.

Sementara itu, dari Badan Pusat Statistik, Mohamad Fadlian Syah, menekankan pentingnya data yang terintegrasi sebagai dasar kebijakan. “Data potensi desa yang sedang diperbarui harus menjadi acuan pembangunan kawasan perbatasan. Indeks Desa tidak hanya mencerminkan kemandirian desa, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan intervensi pembangunan di Entikong,” jelasnya.

Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya intervensi konkret K/L teknis, penguatan infrastruktur dasar, klasterisasi desa berbasis komoditas, integrasi data pembangunan desa, serta peningkatan peran swasta dan UMKM.

Dengan adanya forum ini, BNPP RI berharap langkah tindak lanjut terhadap pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di PKSN Entikong, dapat lebih terarah dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara.

(Humas BNPP RI)